Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima penghargaan dari Pemerintah RI atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun 2020 ini, menjadi kali ke 5 berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Penghargaan Opini WTP diterima langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Syarwan, mewakili Pemerintah RI, Kamis (15/10/2020) di Rang Kerja Gubernur NTB.
Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, menyampaikan apresiasi atas raihan WTP kelima kali yang didapat Provinsi NTB. Pria kelahiran Sumbawa ini berharap DJPb terus bersinergi untuk mendukung capaian ini kedepan.
"Kalau masih ada yang belum sempurna, misalnya Dana Desa, mari kita bina dan perbaiki bersama SDM di desa. Begitu juga dengan yang lain agar lebih baik," kata Doktor Zul saat menerima penghargaan tersebut.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan ( DJPb) Provinsi NTB Syarwan mengatakan penghargaan ini terkait dengan capaian opini tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang diraih NTB yaitu WTP.
"Kalau sudah lima kali berturut-turut memperoleh Opini WTP, maka ini capian yang luar biasa," kata Syarwan.
Menurutnya, Opini WTP menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah itu sudah sangat baik sudah sesuai ketentuan aturan baik dari pengadaan maupun pertanggungjawabannya.
Dengan WTP ini masyarakat makin yakin bahwasanya uang yang di kelola pemerintahan sudah dikelola dengan baik. Begitupun investor-investor yakin dan tidak akan ragu menanamkan modalnya di NTB.
Dari Opini WTP ini Syarwan berharap pengelolaan dana desa lebih optimal lagi. Apalagi tahun 2021 ada perhelatan Internasional Moto GP. Ini perlu inovasi pemerinrah desa untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan tesebut. Karena untuk menghadapi lonjakan pengunjung yang diperkirakan sekitar 200.000 orang. Sedangkan penginapan yang tersedia saat ini hanya 11.000 kamar.
"Ini yang perlu terus di genjot," katanya.
Salah satu alternatif mendukung ketersediaan kamar untuk menunjang Moto GP adalah memberdayakan dan mengoptimalkan masyarakat. Pemerintah desa dapat memberdayakan rumah warga untuk dijadikan Home Stay.
"Penyewaan rumah penduduk Ini dapat mendongkrak PAD desa dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan untuk mendukung optimalisasi dana desa, di sektor wisata desa," ucapnya.
Selain itu, lanjut Syarwan, masyarakat juga dapat didorong mengembangkan UMKM. Ia menerangkan saat ini banyak pembiayaan yang dikucurkan pemerintah demi mendukung pengembangan UMKM. Misalnya ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunganya sangat rendah itu sampai cuma 6 persen.
"Nah ini bisa di optimalkan," sebutnya.
Untuk diketahui, Provinsi NTB sendiri telah mendapatkan opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 9 kali berturut-turut sejak 2012. Penghargaan yang diberikan kali ini dihitung sejak 2015 sebagai daerah yg tetap konsisten bisa mempertahankan OPINI WTP secara terus menerus dan berturut turut hingga saat ini.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zulkieflimansyah turut didampingi Sekda NTB, Assisten 2, Assisten 3, kepala Inspektorat, Kepala BPKAD Provinsi NTB dan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB.
