Lobar - mewakili Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB, Analis Ahli Madya, H. Abdul Aziz Fahmi, S. Ag., bersama staf menghadiri menghadiri Deklarasi Antikekerasan terhadap Anak (Siswa Kelas XI jenjang SMA/SMK dan Siswa SLB di kabupaten/kota se-Pulau Lombok, bertempat di SMKN 1 Lembar, Lombok Barat, (3/7/2024).
Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin dalam sambutannya mengingatkan pentingnya perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah masing-masing. Deklarasi Antikekerasan terhadap anak menjadi kesempatan berharga untuk menghentikan segala bentuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap anak-anak.
"Anak-anak adalah anugerah terbesar yang harus kita jaga dan lindungi. Mereka adalah masa depan bangsa yang harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang serta bebas dari kekerasan," ujarnya.
Ditambahkan Pj Gubernur, Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap HAM tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, peran sekolah memiliki andil besar sebagai institusi pendidikan.
"Sekolah bukanlah tempat menimba ilmu saja, melainkan anak-anak kita akan belajar nilai-nilai moral, etika dan kebaikan," tandasnya.
Korban kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Lombok Barat tahun 2023 meningkat sebanyak 96 anak, dibandingkan tahun 2022 sebanyak 79 anak.
"Angka ini mengharuskan adanya peningkatan ikhtiar dan sinergi yang kuat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Saya yakin konsep pengembangan pendidikan kita sebagai kunci membangun generasi penerus yang memiliki karakter sebagai investasi masa depan," ujarnya.
Ditambahkan Pj Gubernur, dengan kolaborasi sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan global.
"Saya yakin ke depan ini menghadapi bonus demografi, menyongsong Indonesia Emas 2045, membutuhkan SDM yang siap pakai dalam bekerja, karena banyaknya lulusan pendidikan. Tentunya lapangan pekerjaan menjadi terbatas," imbuhnya mengingatkan.
Dalam rapat Kerja Kepala SMA/SMK/SLB dan Koordinator Tata Usaha se-Pulau Lombok itu, Pj Gubernur Hassanudin mengatakan pertemuan sebagai ajang bertukar informasi. Bagaimana merumuskan kebijakan langkah dan inovasi dalam memajukan pendidikan di NTB. Peran kepala sekolah dan kepala tata usaha merupakan hal yang vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mendukung pontensi siswa secara maksimal.
"Kita semua memiliki tanggung jawab moral yang sama. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan Panen Perdana Udang Kerja Sama SMKN 1 Lembar dengan dunia usaha dan dunia industri. (Sumber: ntbprov.go.id)
