​MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menekankan pentingnya kualitas pendidikan, yang mencakup pemerataan akses belajar, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan guru. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Lapangan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Sabtu (02/05/2026).

​Hadir dalam upacara tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesra Setda Provinsi NTB, Solihin, S.H. Sebagai bentuk apresiasi dan perhatian pemerintah, Pemprov NTB telah menyiapkan anggaran tambahan penghasilan bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW). Bantuan tersebut minimal sebesar Rp500.000 dan akan mulai disalurkan kepada 1.759 guru pada September mendatang.

​Gubernur NTB, Dr. H. L. Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik di tengah keterbatasan fiskal daerah.

​"Khusus untuk guru PPPK-PW yang penghasilannya tergantung pada jam mengajar, kami berupaya memberikan kesejahteraan yang lebih baik," ujar Gubernur saat memberikan amanat upacara.

​Gubernur menegaskan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan harapan daerah dalam memajukan dunia pendidikan. Ia juga menginstruksikan Dinas Dikpora sebagai pengampu utama pendidikan agar lebih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) daripada sekadar pembangunan fisik.

​"Kualitas pendidikan artinya dinas, kepala sekolah, dan guru harus mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan yang merata. Kita harus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, serta menjaga kualitas bahan ajar dan kualitas guru," tegasnya.