MATARAM – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Amir, S.Pd., M.M., mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. H. Fathul Ghani, M. Si., menerima audiensi Panitia Gerakan Indonesia Sadar Wakaf (GISWAF) yang dibentuk oleh Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lombok, di ruang rapat Asisten I, Kantor Gubernur NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua IKPM Gontor Lombok, TGH. Sazali, Lc., MA., menyampaikan tujuan audiensi yakni untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan peran strategis alumni Pondok Modern Gontor di wilayah Lombok dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, mereka juga memohon arahan dan dukungan Pemerintah Provinsi NTB dalam menggaungkan kampanye “Gerakan Indonesia Sadar Wakaf” sebagai instrumen penguatan ekonomi keumatan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. Abdul Ghani, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kontribusi para alumni Gontor. Ia mendorong agar gagasan tersebut ditindaklanjuti secara konkret melalui penyusunan rencana aksi yang terukur.
“Terima kasih atas atensi dan inisiatif rekan-rekan. Silakan disusun rencana aksi yang jelas.” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB, H. Amir, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti arahan pimpinan dengan melakukan koordinasi lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya penyusunan proposal komprehensif agar program dapat berjalan optimal.
“Kami sangat terbuka dan siap terlibat dalam gerakan kebaikan seperti ini. Perlu ada penjelasan menyeluruh terkait rencana yang akan dilaksanakan agar sinergi bisa terbangun dengan baik,” katanya.
Ia juga menilai potensi wakaf di masyarakat NTB cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi literasi dan pengelolaannya. Menurutnya, keberhasilan gerakan wakaf sangat ditentukan oleh kepercayaan, transparansi, serta keterlibatan tokoh agama dalam membangun kesadaran masyarakat.
“Kunci keberhasilan ada pada transparansi pengelolaan, kepercayaan pengurus, serta adanya penghargaan atau sertifikat bagi pewakaf sebagai bentuk apresiasi,” tambahnya.
Pemprov NTB melalui Biro Kesra menyatakan komitmennya untuk terus mendorong penguatan ekonomi keumatan melalui program-program kolaboratif, termasuk menjajaki sinergi dengan berbagai pihak, seperti BUMD dan organisasi keagamaan di daerah.
