Mataram — BKKBN Provinsi NTB menggelar Pertemuan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 yang dilaksanakan di Hotel Aston Inn Mataram, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri. Mewakili Plt. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB, H. Ahmad Mashuri, SH., Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra, Sukaryadi, turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Rakorda tahun ini mengusung tema “Meningkatkan Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Upaya Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045.” Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi NTB.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB, para Asisten Setda Provinsi NTB, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, TP PKK Provinsi NTB, perwakilan instansi KB Kabupaten/Kota se-NTB, perwakilan perbankan, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta berbagai organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan perhatian serius seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Ia mengajak seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat hingga sektor swasta untuk bersama-sama memperkuat langkah dalam menurunkan angka stunting di NTB.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia (lansia). Menurutnya, lansia perlu mendapat dukungan agar tetap sehat, aktif, dan produktif.
“Lansia bukanlah beban. Lansia adalah sumber pengalaman dan kebijaksanaan bagi generasi muda. Keberadaan lembaga sosial yang tersebar di dusun dan kelurahan/desa diharapkan dapat turut aktif dalam mendukung kesejahteraan lansia,” ujarnya.
Kegiatan Rakorda dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas beberapa materi strategis, antara lain peranan DP BKK dalam upaya penurunan stunting, implementasi Satgas MBG berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2005, serta berbagai bentuk intervensi spesifik dalam penanganan stunting.
Melalui Rakorda ini diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan dalam mendukung program pembangunan keluarga serta percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
