Selasa, 5 November 2024 - Sukaryadi, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi NTB, bersama tim menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Astoria, Mataram. Acara ini diselenggarakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB dan dihadiri oleh Pejabat Gubernur NTB Hasanuddin, Ketua I TP-PKK Provinsi NTB Ir. Hj. Lale Prayatni, serta perwakilan dari BKKBN, Bappeda, dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur NTB menegaskan pentingnya akurasi data stunting dan peran langsung kepala daerah dalam penanganannya. Beliau juga menyoroti isu perkawinan usia anak yang saling berkaitan dengan prevalensi stunting di wilayah NTB, yang mencapai 17,32%.

Rakor ini bertujuan mereview progres TPPS di berbagai tingkatan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyusun rencana kerja 2025. Beberapa fokus utama yang dihasilkan dalam rapat ini adalah peningkatan akurasi data, perbaikan tata kelola di tingkat lapangan, penguatan peran posyandu, dan percepatan pelaksanaan aksi konvergensi di daerah-daerah.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil menunjukkan kinerja optimal dalam penurunan stunting. TPPS juga menetapkan target penurunan stunting 1–2% pada akhir 2024 serta penambahan anggaran untuk mendukung percepatan tersebut. Adapun, mekanisme pelaporan akan ditingkatkan dengan penetapan PIC TPPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam upaya penurunan stunting, TPPS Provinsi dan TPPS Kabupaten/Kota mengoptimalkan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa serta terus melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting. Di samping itu, TPPS Provinsi NTB mendorong peningkatan akses makanan bergizi, sanitasi layak, serta pencegahan perkawinan dini sebagai langkah-langkah pencegahan.