Selasa, 5 November 2024, Kasubbag Tata Usaha Biro Kesra, Solihin, SH., dan Penelaah Teknis Kebijakan, Sahman, S. Adm., mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai Ketentuan Cukai Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diselenggarakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini bertempat di Wisma Tambora, BPSDM Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 dapat dimanfaatkan untuk berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat, di antaranya:
1. Membantu masyarakat kurang mampu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Membiayai program Universal Health Coverage (UHC).
3. Mendukung penanganan stunting.
4. Pelatihan bagi pelaku usaha tembakau.
5. Meningkatkan kualitas bahan baku tembakau.
6. Membina industri tembakau.
7. Meningkatkan kualitas lingkungan sosial.
8. Sosialisasi terkait ketentuan cukai.
9. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Pada tahun 2024, Provinsi NTB mendapatkan alokasi DBH CHT sebesar Rp74 miliar. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk berbagai program sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk meringankan beban biaya kesehatan.
Drs. H. Wirajaya Kusuma juga menekankan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar rata-rata 10%. Kebijakan ini akan berimbas pada kenaikan harga jual rokok, yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok sekaligus meningkatkan pendapatan dari sektor cukai.
Dalam kesempatan ini, peserta sosialisasi juga mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Bea Cukai Mataram dan Satpol PP Provinsi NTB. Diharapkan, para peserta dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada masyarakat luas mengenai ketentuan terbaru terkait cukai tembakau dan pemanfaatan DBHCHT di Provinsi NTB.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pemahaman tentang cukai tembakau dan alokasi dana DBHCHT semakin meningkat, sehingga dapat mempercepat implementasi program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
