Mataram, Rabu (7/5/2025) — Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB menghadiri kegiatan Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Halal Bihalal bersama mitra pembangunan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi NTB di Gedung Graha Bakti Praja, Mataram.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres implementasi program SDGs di NTB serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi NTB menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, termasuk ketertinggalan pembangunan sosial, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan secara nasional, meskipun telah terjadi kemajuan.
“Dari waktu ke waktu, kita terus menghadapi tantangan seperti bencana lingkungan. Namun, kita masih tertinggal dalam pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa empat pilar utama pembangunan SDGs harus menjadi fokus lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN, yang mendorong pengarusutamaan SDGs hingga ke level kabupaten/kota. Namun, belum seluruh daerah di NTB memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut.
“Alhamdulillah, Provinsi NTB telah memiliki RAD SDGs selama lima tahun terakhir, dan pada 2026 mendatang akan dilakukan review untuk memastikan capaian maksimal pada 2030,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi melalui pembentukan SDGs Center sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres), agar dapat memberikan inovasi dan masukan konkret bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasi capaian SDGs.
Sementara itu, Gubernur NTB dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra pembangunan atas kontribusinya selama ini. Ia menekankan perlunya kerja yang lebih erat dan kolaboratif ke depan.
“Sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan perlu diperkuat melalui pembagian tugas yang jelas dan saling melengkapi,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti isu lingkungan hidup yang masih tertinggal dibandingkan pilar pembangunan lainnya, yang menurutnya merupakan fenomena umum secara global. Ia menekankan bahwa di NTB, isu-isu seperti lingkungan, perempuan dan anak, serta transformasi digital tidak boleh dipandang sebagai tugas sektoral semata, melainkan harus diarusutamakan dalam setiap kebijakan.
“Saya senang hari ini karena Pemprov NTB diharapkan menjadi motor pengarusutamaan isu-isu ini. Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam setiap kebijakan OPD,” tegasnya.
