Kamis 11 September 2025 – Analis Kebijakan Ahli Muda Kesra Pelayanan Dasar, M. Samsul Bahri, S.Sos., bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Kesra Non Pelayanan Dasar, Sukaryadi, SE., dan tim mewakili Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB menghadiri Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Kegiatan Pencegahan Stunting Baru yang berlangsung di Kantor Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah.
Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan rencana Gerakan Pencegahan Stunting dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB serta menyepakati teknis dan implementasi Gerakan Bakti Stunting dengan prinsip kolaboratif dan terintegrasi.
Pertemuan diawali sambutan Sekretaris Camat Praya Barat yang mewakili Camat, dilanjutkan penyampaian dari perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, menekankan pentingnya pemberian protein hewani untuk mencegah stunting. “Pemberian protein hewani seperti telur, ikan, atau abon sangat penting diberikan kepada anak stunting baru atau anak yang tidak naik berat badan, agar mereka terhindar dari gangguan pertumbuhan fisik, penurunan fungsi kognitif, serta risiko penyakit kronis di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, protein hewani harus didampingi asupan karbohidrat, vitamin, mineral, dan buah-buahan serta pendampingan petugas seperti kader atau PLKB agar memastikan telur benar-benar dikonsumsi anak. “Mari bersama mengatasi stunting dan mengawasi pemberian protein hewani kepada anak-anak kita,” ajaknya.
Kegiatan ini dihadiri lintas sektor terkait, antara lain Biro Kesra, DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, tujuh kepala desa, Kepala Puskesmas Penujak, serta Kepala Puskesmas Mangkung.
Sebagai bentuk dukungan nyata, acara diakhiri dengan penyerahan simbolis telur dan abon dari Dinas Kesehatan dan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB kepada tujuh desa di Kecamatan Praya Barat. Gerakan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Barat.
