Mataram, 24 September 2025 – Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesehatan Biro Kesra Setda Provinsi NTB, M. Samsul Bahri, S.Sos., melaksanakan perintah tugas pimpinan untuk mengikuti Pertemuan Orientasi Teknis dan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Imunisasi Heksavalen yang berlangsung selama tiga hari, Senin hingga Rabu (22–24 September 2025), di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Mataram.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini dihadiri peserta dari berbagai unsur, antara lain Bappeda, Biro Kesra, TP PKK NTB, seluruh perwakilan bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi, serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan perwakilan Puskesmas se-NTB.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, DR. dr. H. L. Hamzy Fikri, M.M., MARS., menyampaikan bahwa NTB menjadi salah satu dari sembilan provinsi yang dipilih sebagai lokasi percontohan pelaksanaan imunisasi heksavalen tahun 2025, sebelum pemberlakuan secara nasional pada 2026.
“Imunisasi heksavalen ini sangat positif karena mengurangi jumlah suntikan yang diberikan kepada anak sasaran, menyederhanakan jadwal imunisasi, serta diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi di NTB agar lebih tinggi dan merata. Dalam jangka panjang, program ini akan berkontribusi besar pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H. Badarudin, S.Kep., Ns., MM, dalam laporannya menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada petugas dalam perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan monitoring introduksi imunisasi heksavalen. Vaksin heksavalen ini memberikan perlindungan terhadap enam penyakit sekaligus, mengurangi suntikan ganda, serta meningkatkan cakupan vaksin IPV bersamaan dengan DPT-HB-HIB.
Berbagai materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dan pakar daerah, mencakup kebijakan nasional imunisasi heksavalen, penyusunan microplanning, situasi pelaksanaan imunisasi, pengelolaan rantai dingin vaksin, keamanan dan rekomendasi imunisasi, serta strategi komunikasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
Sebagai hasil akhir, peserta menyusun rencana tindak lanjut yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan imunisasi heksavalen, yang dijadwalkan dimulai Oktober 2025 di seluruh wilayah NTB.
