Mataram – Mewakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, Analis Kebijakan Ahli Madya, H. Abdul Azis Fahmi, S.Ag., memimpin rapat koordinasi pengamanan pemberangkatan dan pemulangan haji tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur NTB.
Rapat ini digelar sebagai bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan kelancaran dan keamanan seluruh rangkaian operasional haji, khususnya di Embarkasi Lombok. Berdasarkan jadwal, pemberangkatan jamaah calon haji akan berlangsung mulai 21 April hingga 9 Mei 2026, sementara pemulangan jamaah dijadwalkan pada 1 hingga 21 Juni 2026, yang seluruhnya dipusatkan di Asrama Haji NTB.
Dalam arahannya, H. Abdul Azis Fahmi menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengamanan akses dan pengendalian pengunjung di area asrama haji. Hal ini dinilai krusial untuk mencegah masuknya pihak yang tidak berkepentingan, khususnya di titik-titik strategis seperti gerbang utama, aula, dan lingkungan asrama.
Selain itu, potensi gangguan keamanan seperti tindak kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, serta penumpukan massa pengantar jamaah juga menjadi perhatian utama yang dibahas dalam rapat. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif dan pengaturan yang terkoordinasi agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman dan tertib.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Perwakilan Kapolda NTB, Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB, Kapolresta Mataram, Danramil 1606-09/Ampenan, Kasat Pol. PP Provinsi NTB, Kepala UPT Asrama Haji Provinsi NTB, serta unsur pemerintah wilayah seperti Camat Sekarbela dan Lurah Jempong Baru.
Adapun pembagian tugas telah disepakati secara jelas. Pihak kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam maupun luar asrama, termasuk pemeriksaan kendaraan serta pengaturan massa pengantar. Satpol PP Provinsi NTB turut berperan dalam pengawasan jamaah di area pagar asrama, membantu mobilisasi jamaah, serta memberikan edukasi kepada keluarga jamaah terkait larangan pemberian makanan atau barang tanpa pemeriksaan petugas.
Sementara itu, Koramil 1606-09 Ampenan bertugas mendukung pengamanan bersama TNI dan Polri di lapangan. Biro Kesra Setda Provinsi NTB sendiri memastikan dukungan sarana prasarana, konsumsi, serta administrasi bagi seluruh petugas pengamanan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antarinstansi semakin solid dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah calon haji, sehingga seluruh proses pemberangkatan dan pemulangan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan penuh khidmat.
