Mataram – Analis Kebijakan Ahli Muda Non Pelayanan Dasar (NPD) Biro Kesra Setda Provinsi NTB, Sukaryadi, SE., menghadiri Rembuk Stunting yang dilaksanakan pada Senin–Selasa, 1–2 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Kegiatan tersebut diikuti oleh perangkat daerah, instansi, dan organisasi lingkup Provinsi serta Kabupaten/Kota se-NTB.
Rembuk Stunting ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi percepatan penurunan stunting, khususnya melalui penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (new Posyandu) dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB bersama TPPS Kabupaten/Kota.
Agenda diawali dengan sambutan Pj. Sekda Provinsi NTB, dilanjutkan dengan sesi penyampaian masukan dari para kepala daerah, termasuk Bupati Sumbawa Barat, Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Dompu. Setelah itu, kegiatan diteruskan dengan arahan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa penanganan stunting telah lama menjadi fokus pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa capaian penurunan angka stunting sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah kabupaten/kota.
Wagub mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah se-NTB yang terus berupaya melakukan intervensi lintas perangkat daerah, meski dengan berbagai keterbatasan. Menurutnya, sinergi antarsektor diperlukan agar program berjalan terarah dan memberikan hasil signifikan.
Rembuk Stunting juga membahas evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta penyusunan rencana kerja tahun 2026. Wagub menekankan pentingnya menyesuaikan target dengan dukungan anggaran yang diberikan BKKBN kepada kabupaten/kota, karena hal tersebut akan mempengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap NTB.
Selain isu stunting, BKKBN Perwakilan NTB menyoroti pemilihan sejumlah desa di 10 kabupaten/kota yang dinilai membutuhkan intervensi khusus terkait kemiskinan ekstrem, kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan layanan dasar. Ia berharap perhatian lebih diberikan pada desa-desa berdaya dan kantong-kantong stunting di NTB.
Termasuk arahan Presiden RI pentingnya memastikan keberadaan dan peran BGN di berbagai daerah untuk mendukung percepatan penurunan stunting, dengan sasaran utama anak sekolah dan ibu hamil.
