Mataram - - Validasi data kemiskinan di Provinsi NTB sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberian bantuan pemerintah, baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Sehingga bantuan yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah benar-benar dihajatkan untuk masyarakat miskin dan yang berhak.
"Artinya yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang benar-benar miskin bukan sebaliknya. Karena itu, validasi data kemiskinan harus diperkuat guna menghindari ketimpangan data-data masyarakat," hal itu ditegaskan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memimpin rapat presentasi angka kemiskinan di NTB bersama Bappeda dan Dinas Sosial Provinsi NTB di ruang rapat Anggrek Setda NTB, Rabu (16/09).
Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi tersebut, jika bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, otomatis berdampak negatif bagi daerah dan masyarakat, khususnya dalam percepatan pengentasan kemiskinan di NTB.
Menurut Ummi Rohmi, tujuan validasi data kemiskinan adalah untuk memastikan apakah masyarakat yang bersangkutan berhak dapat bantuan atau tidak. Sehingga masyarakat dengan ekonomi yang cukup namun masuk dalam daftar penerima manfaat/program, bisa segera dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak dan sangat membutuhkan.
"Jangan sampai masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan raskin, PKH dan lain-lain. Ini kan sangat disayangkan," himbau Ummi Rohmi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik menjelaskan, secara keseluruhan Provinsi NTB mendapat usulan baru sebanyak 4.820 rumah tangga dari Kementerian Sosial. Sedangkan jumlah data rumah tangga dari hasil perbaikan atau verifikasi sudah mencapai 215.627 rumah tangga dari seluruh desa/kelurahan se-NTB.
"Selain itu, kami dari Dinas Sosial sendiri sudah mengirimkan tim untuk melakukan pengawalan di Kementerian Sosial untuk memperkuat validasi maupun verifikasi data kemiskinan di NTB," jelasnya.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri memiliki berbagai program unggulan dan strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD untuk menurunkan angka kemiskinan. Industrialisasi, Desa Wisata, dan BUMDes Maju merupakan beberapa program unggulan yang dihajatkan untuk percepatan Pengentasan Kemiskinan di NTB.
