MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 pada Selasa (14/4/2026).

​Acara strategis yang berlangsung di Mataram ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ( Kesra) Setda Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., M.M., bersama jajaran pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB di dan undangan lainnya.

Forum ini digelar guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, keselarasan, dan sinkronisasi program pembangunan.

​Dalam sambutannya, Wagub menekankan pentingnya desain perencanaan yang matang untuk menjawab tantangan daerah menuju tahun 2027. Sejumlah isu strategis menjadi sorotan utama, di antaranya penekanan angka kemiskinan, penanganan stunting, mitigasi bencana, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga pengendalian inflasi.

​"Isu pengelolaan sampah, kondisi fiskal daerah, serta dampak ketidakpastian ekonomi global juga menjadi perhatian serius yang harus kita antisipasi bersama," ujar Wagub.

​Wagub menegaskan bahwa rancangan pembangunan NTB ke depan wajib menggunakan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Strategi ini diharapkan mampu memastikan program kerja lebih tepat sasaran.

​Fokus utama RKPD 2027 adalah penguatan transformasi dalam pengentasan kemiskinan melalui dua jalur utama:

1. ​Peningkatan Kualitas SDM: Menciptakan masyarakat yang lebih kompetitif.

2. ​Hilirisasi Agro-Maritim: Meningkatkan pendapatan perkapita melalui industrialisasi sektor pertanian dan kelautan.

​Sektor pariwisata tetap diposisikan sebagai penggerak utama (engine of growth) ekonomi daerah, sementara transformasi sektor publik menjadi pengungkit semangat "Bangkit Bersama".

​Desa Berdaya: Solusi Kemiskinan Ekstrem

​Salah satu poin krusial dalam Musrenbang kali ini adalah penguatan program Desa Berdaya. Program ini diproyeksikan menjadi model kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus alat untuk memangkas angka kemiskinan secara berkelanjutan.

​"Target kita jelas, kemiskinan ekstrem harus mendekati nol persen. Melalui kesepakatan bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, model Desa Berdaya akan diadopsi secara luas agar intervensi di desa-desa dengan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan lebih awal dan hasilnya nyata," tegasnya.

​Di sektor pangan, Wagub menargetkan penguatan posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional melalui efisiensi distribusi dan stabilitas harga. Sedangkan untuk sektor pariwisata, fokus dialihkan pada kualitas dan keberlanjutan.

​"Kita ingin destinasi NTB 'naik kelas'. Bukan sekadar mengejar kuantitas pengunjung, tetapi pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga lokal dan mampu menekan angka ketimpangan," tambah Wagub.

​Menutup arahannya, Wagub mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program, melainkan dari kekuatan eksekusi di lapangan. Ia mengajak akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan untuk berkolaborasi.

​"Mari kita pastikan setiap rupiah dari anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Musrenbang ini harus menghasilkan performa yang tepat sasaran dengan indikator terukur," pungkasnya.

​Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi substansi untuk menyempurnakan dokumen RKPD 2027 agar lebih produktif, kreatif, dan inovatif dalam menjawab tantangan zaman.