Lombok Utara — Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, Dr. Hubaidi, SH., MH., mendampingi Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (8/1). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyambangi langsung warga kategori miskin ekstrem di Desa Malaka.
Kunjungan ini sekaligus menandai dimulainya intervensi intensif melalui Program Desa Berdaya sebagai upaya strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir. Desa Malaka sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari 40 desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2026, dengan jumlah warga miskin ekstrem mencapai 362 orang.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyoroti adanya ketimpangan sosial yang masih terjadi di wilayah tersebut, meskipun berada di kawasan pariwisata bertaraf internasional.
“Sangat ironis, di wilayah wisata berkelas dengan hotel bintang 4 dan 5, masyarakat sekitarnya justru terpinggirkan dan tidak bisa mengambil peran dalam industri pariwisata. Program Desa Berdaya hadir untuk memastikan masyarakat tidak hanya jadi penonton,” ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa Program Desa Berdaya bukanlah program sepihak dari pemerintah provinsi, melainkan bentuk penguatan terhadap peran pemerintah desa dalam membangun masyarakatnya. Pada tahap awal, program ini akan difokuskan pada pendataan mendalam oleh tim pendamping desa, meliputi kondisi kesehatan, hunian, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Kita tidak bisa bicara pemberdayaan kalau masalah dasar seperti rumah dan kesehatan belum selesai. Tugas pendamping adalah menuntaskan itu dulu, baru kita dorong potensinya, baik itu di sektor pariwisata, perikanan, maupun perkebunan,” tambahnya.
Selain menyerap aspirasi terkait kemiskinan, Gubernur juga mendengarkan keluhan para nelayan setempat mengenai keterbatasan akses bahan bakar untuk melaut. Menanggapi hal tersebut, ia menyampaikan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara guna mengupayakan pembangunan SPBU khusus nelayan berbasis koperasi.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, Gubernur berharap dalam kurun waktu satu tahun ke depan kemiskinan ekstrem di Desa Malaka dapat dihapuskan, sehingga masyarakat setempat dapat merasakan manfaat langsung dari pesatnya perkembangan sektor pariwisata di wilayah mereka.
