Mataram, 30 Juni 2025 — Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesehatan Biro Kesra Setda Provinsi NTB, M. Samsul Bahri, S. Sos., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Triwulan II Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia–UNICEF, yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor Bappeda Provinsi NTB. Kegiatan ini dilaksanakan atas penugasan pimpinan, dalam rangka meningkatkan koordinasi dan memantau perkembangan pelaksanaan program di bidang gizi/nutrisi, air bersih, sanitasi dan kebersihan (WASH), kesehatan, serta perlindungan anak.
Kegiatan Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Hualid, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, Hualid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan dukungan mitra pembangunan untuk menyukseskan program unggulan “NTB Sehat dan Cerdas” yang menjadi bagian dari visi-misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal-Dinda.
“Beberapa fokus utama program unggulan ini antara lain eliminasi penyakit menular dan tidak menular, pencegahan stunting, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan, Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan kualitas layanan rumah sakit provinsi,” jelas Hualid.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama RI–UNICEF yang telah berlangsung sejak 2021 dan akan berakhir pada 2025 diharapkan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun cakupan kegiatan.
Rakor ini juga diharapkan mampu menghasilkan capaian penting, di antaranya: pemetaan perkembangan pelaksanaan program Triwulan II, identifikasi hambatan dan tantangan pelaksanaan, serta penyusunan rencana kegiatan untuk Triwulan selanjutnya.
Turut hadir secara daring, Direktur Sinkronisasi UPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Paudah, M.Si, yang memberikan sambutan sekaligus dukungan terhadap keberlanjutan program kerja sama lintas sektor ini.
Sejumlah narasumber dari mitra kerja turut memaparkan progres pelaksanaan program tahun 2025. Di antaranya: Konsultan WASH untuk program air bersih dan sanitasi, Direktur IAKMI untuk program kesehatan, Direktur LPA untuk program perlindungan anak, serta Ketua PERSAGI untuk program gizi.
Peserta Rakor berasal dari berbagai instansi pemerintah provinsi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Biro Kesra, Biro Perekonomian, DP3AP2KB, DPMD dan Dukcapil, Kanwil Kemenag, BKKBN, serta Tim Penggerak PKK. Dari kabupaten/kota turut hadir perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3AKB, Dinas Sosial, DPMD, Dinas Dukcapil, Pengadilan Agama, Baznas, dan Tim Penggerak PKK.
Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam memastikan keberhasilan implementasi program pembangunan kesejahteraan anak dan masyarakat di NTB.
