Pada hari Selasa, 28 Mei 2024, Pejabat Ahli Muda dan Kasubbag TU Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti kegiatan Workshop dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Mendukung Perbaikan Layanan Dasar yang Inklusif Provinsi NTB bertempat di Aula BPSDM pada hari Selasa, 28 Mei 2024.
Mewakili Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten Administrasi Umum, H. Wirawan, S.S., M.T., menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya tema inklusi dalam perencanaan pemerintah provinsi NTB. "Inklusif berarti setiap sektor memberikan kontribusi dan seluruh wilayah merasakan manfaatnya," ujarnya. Beliau juga menjelaskan empat aspek penting untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif:
1. Aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi semua orang.
2. Proses perencanaan dan evaluasi yang inklusif.
3. Aksesibilitas yang terjangkau oleh semua kalangan.
4. Pengarsipan yang baik.
Beliau juga menekankan pentingnya peningkatan diri bagi para pejabat fungsional, agar mereka tidak hanya menyandang predikat, tetapi juga memiliki kemampuan dasar yang memadai. "Harus banyak membaca dan terus meng-upgrade diri," pesan beliau.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kedatangan tim dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan program SKALA memberikan motivasi tambahan kepada BPSDM untuk bekerja lebih giat dan menciptakan inovasi yang bermanfaat. Beliau berharap program SKALA dapat memberikan manfaat besar bagi para peserta sosialisasi dan berkontribusi pada masyarakat serta birokrasi NTB dan Indonesia secara keseluruhan.
"Kami berharap lokakarya dan sosialisasi ini dapat memberikan solusi konkret dan menciptakan birokrasi yang profesional serta responsif terhadap kebutuhan daerah," ujarnya.
Beliau juga menambahkan bahwa kebijakan yang responsif dan profesional sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini.
Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang inklusif di Provinsi NTB dan memberikan dampak positif bagi perkembangan birokrasi yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
